Network
Apalagi, menurut Ivy ada kendala kerusakan sistem berbulan-bulan, di internal AJB Bumiputera, yang menghambat semua pelayanan ke pemegang polis.
Baca Juga: Indonesia dan Malaysia Jajaki Kerja Sama Memantau Undang-Undang DeforestasiUni Eropa
"Dalam hal ini siapakah yang mempersulit pelaksanaan RPK? Pemegang polis atau manajemen? Saya meilai manajemen AJB Bumiputera lah yang sudah mempersulit pelaksanaan RPK, bahkan membuat suasana blunder - tidak kondusif," tegasnya.
3. Tentang mogok kerja nasional karyawan AJB Bumiputera yang tergabung dalam SP NIBA, dinilai bukan ranah pemegang polis. Namun aksi ini menjadi bukti konkrit adanya konflik kepentingan di internal, ketidakharmonisan manajemen pusat dan daerah, saling berkubu, serta membawa kepentingan masing-masing.
"Hal ini, akan berdampak pada kepastian nasib pembayaran klaim pemegang polis. Apakah saat ini manajemen pusat masih bisa fokus pada hak pemegang polis atau harus memprioritaskan hak pekerja?" tanya Ivy lagi.
Baca Juga: Prabowo Subianto dan Gibran Rakbuming Raka Selesai Jalani Pemeriksaan Kesehatan di RSPAD
4. Pemegang polis menagih janji direktur utama yang menargetkan terhimpun dana Rp2 Triliun pada tahun 2023, untuk membayar klaim pemegang polis dari penjualan Hotel, saham dan Kerja Sama Operasional (KSO).
Ditengarai, seluruh rencana itu belum terealisasi penuh padahal waktu telah berada di penghujung tahun 2023. Data pemegang polis, manajemen baru merealisasikan hanya Rp126 Miliar, yang sangat jauh dari target dan harapan.
Para pelapor yang merupakan pemegang polis menyatakan RPK disusun melalui pemikiran matang dari orang-orang pilihan di BPA, BOC, BOD dan telah melalui pemaparan realistis di hadapan OJK dan sudah mempersiapkan segala kemungkinan alternatif solusi.
Baca Juga: Dua Pekerja Tewas Tertimbun Proyek Galian Tanah di Lebak, Ini Penyebabnya
