Network
"Tapi ternyata, PNM terhenti hanya dalam waktu 3 bulan sejak dimulai dengan alasan menunggu ketersediaan dana. Apa yang terjadi? Kesalahan perencanaan atau ketidakmampuan pelaksanaan?" ungkap Ivy dengan pertanyaan menggelitik.
5. Banyak pemegang polis yang menempuh jalur hukum, sebagai bentuk kemarahan dan kekesalan atas program PNM. Kebijakan yang diambil tanpa melibatkan urun pendapat pemegang polis. Termasuk Badan Perwakilan Anggota (BPA) dinilai tidak mencerminkan perwakilan pemegang polis.
Pemegang Polis Tuntut Kepastian
Pelapor menyampaikan hanya membutuhkan kepastian target waktu pembayaran klaim. Meski ada janji (manis-Red) pihak manajemen soal ada dana Rp262 Miliar dari dana jaminan, otomtasi ditunggu realisasinya oleh para pemegang polis, paling lambat awal November 2023.
Baca Juga: Pemerintah Bebaskan Rumah di Bawah Nilai Rp2 Miliar dari PPN
"Jika nggak juga ada progress berkelanjutan, OJK harus evaluasi menyeluruh RPK. Terbukti RPK tidak bisa berjalan sesuai target, revisi keputusan PNM jadi kebijakan win-win solution," ujar Ivy.
"Keberpihakan pada pemegang polis dan itikad baik semua pihak sangat ditunggu. Dimungkinkan opsi lain - selain memotong nilai klaim melalui reselling menjadi polis lagi atau dikonversikan menjadi saham, jika bisa dilakukan opsi demutual," nilainya.
Selanjutnya, para pelapor meminta ketegasan OJK, jika BPA, BOC, BOD sudah loyo dan tak mampu menjalankan fungsi dan janjinya. Pelapor minta OJK sebagai perwakilan pemerintah mengambil alih untuk menyelamatkan kapal AJB Bumiputera yang nyaris karam dan tenggelam.
Baca Juga: Ketua KPK Firli Bahuri Akui Bertemu Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo SYL di GOR
Atas dasar pertemuan ini, pihak OJK menyampaikan tidak keberatan atas RPK yang dijalankan AJB Bumiputera, sejak 10 Februari 2023. Langkah itu telah dianalisis OJK dan layak dijalankan.
