"Agar tidak berkutat dengan sistem terbuka dan tertutup, saya menawarkan jalan tengah menggunakan campuran terbuka dan tertutup, seperti yang dijalankan di Jerman,"
PORTAL LEBAK - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) usulkan menerapkan sistem pemilu campuran demi akhiri perdebatan tentang pemilu proporsional terbuka atau tertutup.
Bambang Soesatyo mengungkapkan dua sistem pemilu, sama-sama mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam penerapannya.
Pada sistem proporsional terbuka, menurut Bambang Soesatyo punya sisi positif dalam hal, caleg harus bekerja keras memenangkan hati rakyat, jadi mendorong kedekatan caleg dan rakyat.
Meski demikian, sistem proporsional terbuka membuka peluang banyak politik uang yang mengarah moral hazard, yaitu hanya mereka yang punya modal besar yang dapat bersaing.
Di sisi lain, dikutip PortalLebak.com dari Antara, calon anggota legislatif atau caleg berkualitas yang tak punya modal, sangat mudah tersingkir.
Dalam hal sistem proporsional tertutup, memiliki sisi positif, bahwa partai politik mempunyai kewenangan menentukan caleg.
Baca Juga: Demo Pensiunan PT Pos Indonesia Tuntut Jadi PNS di Gerbang DPR MPR
Alhasil, caleg berkualitas dan kader yang telah berdarah-darah membesarkan partai dengan modal yang minimal tetap dapat bersaing dan masuk ke Parlemen.
Sisi negatif, kedekatan caleg dan rakyat tidak bisa kuat karena caleg terkesan lebih "takut" atas partai daripada kepada rakyat.
"Agar tidak berkutat dengan sistem terbuka dan tertutup, saya menawarkan jalan tengah menggunakan campuran terbuka dan tertutup, seperti yang dijalankan di Jerman," ujar Bambang Soesatryo.
Baca Juga: Mahasiswa BEM SI Gelar Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR MPR RI
Sistem Pemilu Proporsional Campuran
Bambang Soesatyo mengungkapkan pandangannya, ketika menghadiri peresmian Graha Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 di Jakarta, Minggu, 19 Februari 2023.
"Campuran sistem terbuka dan tertutup, pernah dibahas ketika saya menjabat Ketua DPR RI di periode 2018-2019. Jika bisa dielaborasi lebih jauh bisa melibatkan para aktivis, para akademisi serta para negarawan lainnya," kata Bamsoet.
"Siapa tahu sistem campuran terbuka dan tertutup ini dapat menjadi solusi untuk mewujudkan Pemilu demokratis yang tetap menguatkan fungsi partai politik dan tetap membuat caleg dekat dengan rakyat," paparnya, seperti dikutip PortalLebak.com dari Antara.
Selain itu, Bambang Soesatyo sekaligus memuji kriteria calon presiden yang disampaikan PENA 98, antara lain, yang dapat menjaga Pancasila, berlandaskan pada UUD 1945, setia pada NKRI.
Termasuk menghormati keberagaman dan merawat kebhinekaan, tidak memiliki rekam jejak terlibat penggunaan politik identitas serta berkomitmen melanjutkan kesinambungan program pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kriteria lainnya, tidak pernah terlibat kasus korupsi, melanjutkan program Kerja Presiden Joko Widodo, berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menjaga kelestarian lingkungan hidup," nilai Bamsoet.
"Sekaligus mewujudkan reformasi agraria serta berkomitmen melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat," pungkasnya.
Lantas, demi menjami presiden selanjutnya tetap meneruskan pembangunan yang dijalankan Presiden Jokowi, dan memastikan kesinambungan antara pembangunan pemerintahan pusat dan daerah, MPR RI telah memasuki tahap akhir berupa pembentukan Panitia Ad Hoc.
Kepanitiaan untuk menyiapkan rancangan keputusan MPR RI atas substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai road map pembangunan jangka panjang bangsa.
Baca Juga: Kapolri Siap Bersinergi dengan PSSI, Tegaskan Akan Babat Habis Mafia Bola
Tujuan Panitian Ad Hoc, untuk memastikan berbagai proyek pembangunan, seperti IKN Nusantara, tetap dilaksanakan dari satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya.
"Siapapun yang terpilih menjadi presiden menggantikan Presiden Joko Widodo pasca Pemilu 2024, tetap memiliki tanggungjawab melanjutkan pembangunan IKN Nusantara," tegas Bamsoet.
"Dengan demikian para duta besar, diplomat, dan investor yang seringkali mempertanyakan kepastian pembangunan IKN Nusantara, tidak perlu ragu dalam berinvestasi di pembangunan IKN Nusantara," ujarnya.
Baca Juga: Barcelona Masih Pimpin LaLiga, Dengan Mudah Kalahkan Cadiz 2-0
Menurut Bambang Soesatyo, dengan diatur dalam PPHN menjadi program pembangunan jangka panjang 20 hingga 30 tahun ke depan, pembangunan IKN Nusantara dipastikan tidak akan mangkrak atau berhenti, hanya di pemerintahan Presiden Joko Widodo saja," paparnya.
Peresmian sekretariat PENA 98, dihadiri Erick Thohir, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto dan Sekretaris Jenderal PENA 98 yang juga Anggota DPR RI Adian Napitupulu.***