PPKM Darurat Diperpanjang Sampai Akhir Juli 2021, Masyarakat Diminta Gotong Royong Mengadakan Bansos

- 16 Juli 2021, 19:22 WIB
Presiden Joko Widodo memperpanjang PPKM darurat hingga akhir Juli dan meminta masyarakat bergotong royong mengadakan Bansos.
Presiden Joko Widodo memperpanjang PPKM darurat hingga akhir Juli dan meminta masyarakat bergotong royong mengadakan Bansos. /Foto: Instagram @muhadjir_effendy/

PORTAL LEBAK - Presiden Jokowi memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021.

Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara mendisiplinkan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Namun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan pemerintah tak mungkin menanggung sendiri pengadaan bansos tersebut. 

Baca Juga: Viral di Medsos Anggota DPRD NTB Cekcok dengan Petugas PPKM di Mataram, Ini Sebabnya!

Baca Juga: Gegara Tak Sanggup Bayar Denda PPKM Rp5 Juta, Asep Si Penjual Kopi di Tasikmalaya Ini Pilih Dipenjara

Karena itu, pemerintah meminta seluruh elemen masyarakat bergotong royong dalam menanggung bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19.

Keputusan Presiden Jokowi itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

"Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli, PPKM ini," kata Muhadjir Effendy saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Covid-19 pada Jumat, 16 Juli 2021.

Baca Juga: Presiden Blusukan, Awali Bantuan Sembako Bagi Warga yang Membutuhkan di Masa PPKM Darurat

Baca Juga: Jadwal dan Wilayah Pemadaman Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Tangerang Selama PPKM Darurat

Dikutip dari Antara, Muhadjir Effendy menjelaskan, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa perpanjangan PPKM darurat memiliki banyak risiko.

Termasuk di antara risiko adalah menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga dalam menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Muhadjir mengakui, bansos itu tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya juga diperlukan dalam menghadapi pandemi ini.

"Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat, termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan pak rektor membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini," urainya.

Baca Juga: Mahfud Asyik Tonton Sinetron Ikatan Cinta di Masa PPKM Darurat, Netizen: Menko Polhukam Jangan Ngalay

Baca Juga: Dukung PPKM Darurat, Jalan Layang MBZ Ditutup Sementara oleh Jasa Marga

Bentuk lain gotong royong jelas Muhadjir, di antaranya adalah sedekah masker. Hal ini juga perlu menjadi perhatian mengingat tidak sedikit warga yang menganggap masker sebagai barang yang mahal.

Menurut Muhadjir, pun istilahnya, PPKM darurat atau PPKM super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri melanggar prokes, penanganan Covid-19 tidak akan berhasil.

"Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan COVID-19 ya tidak berhasil," ujarnya.***

Editor: Sugih Hartanto


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x