Mahkamah Konstitusi MK Tunda Sidang UU Pemilu, Terkait Aturan Sistem Proporsional Terbuka

Para Pemohon melalui petitumnya memohon supaya Mahkamah Kontistusi (MK) menyatakan frasa “terbuka” pada Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.***