Network
"Ingat Pak, yang berangkat haji reguler itu 70 persen orang-orang yang tidak mampu,"
PORTAL LEBAK - Peran lebih kehadiran negara pada untuk menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji, ditekankan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid.
Cara ini dinilai Abdul Wachid, agar mampu menekan biaya haji reguler yang terus merangkak naik, karena peserta haji reguler, mayoritas berasal dari kalangan bawah.
Abdul Wachid menyampaikan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Badan Penyenggara Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1444 H/2023 Masehi.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023, Masih Dikaji Pemerintah
“Jadi kalau melihat beban biaya haji ini semakin lama semakin mahal. Ingat Pak, yang berangkat haji reguler itu 70 persen orang-orang yang tidak mampu," ungkpa Abdul Wachid.
"Kalau yang mampu nggak mau (pakai haji reguler), pakailah haji plus yang kemarin ramai adalah Haji Furoda. Ini maksud saya. Yang reguler ini kan kita selalu bahas tiap tahun.
Kenapa ini selalu kita bahas dan angkanya sampai kita minta turun. Ya kehadiran negara sampai di mana ini?” ujar Abdul Wachid.
Baca Juga: DPR Harap Subsidi Perjalanan Haji BPIH Dikaji Ulang, Apa Biaya Makin Mahal? Berikut Penjelasannya
Dikutip PortalLebak.com dari dpr.go.id, Abdul Wachid menyatakan hal itu di Ruang Rapat Komisi VIII, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis 26 Januari 2023.
Wachid lantas membandingkan besarnya biaya penyelenggaraan dan beban biaya haji yang dibayarkan oleh calon jemaah haji asal Malaysia dan Indonesia.
"Tadi malam saya mendapatkan masukan bahwa haji yang dilaksanakan oleh Malaysia harganya Rp108 juta tapi beban jemaah haji Malaysia hanya Rp30 juta. Kalau nggak salah ini. Artinya itu di-cover oleh negara dan di-cover oleh dana Haji,” paparnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Beri Vaksinasi Booster Bagi Jemaah Haji Yang Baru Pulang
Legislator Dapil Jawa Tengah II tersebut menilai supaya negara lewat Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan agar dapat mempersiapkan perannya setiap tahun, khususnya tentang anggaran agar mendukung penyelenggaran haji.
Libatkan Dana CSR BUMN
Wachid sekaligus menyenggol keterlibatan perusahaan negara, yakni Maskapai Garuda Indonesia dan Angkasa Pura.
Menurut Wachid, jika tak dapat merinci anggaran agar membantu penyelenggaraan ibadah haji, kedua BUMN itu dapat menggelar lewat skema Corporate Social Responsibility (CSR).
Baca Juga: Lebih dari 160 Warga Afghanistan Tewas Akibat Cuaca yang Ekstrim Dingin
“Saya maksudkan di sini adalah mestinya bapak-bapak mestinya sudah menyiapkan (anggaran dan dukungan). Bila perlu ya anggaran tiap tahun di Angkasa Pura, di (Kementerian) Kesehatan dan yang lain," ucap Wachid.
"Dimasukkan dalam satu anggaran, artinya negara hadir. Termasuk Garuda dan Angkasa Pura. Kalau masuk anggaran tersebut mungkinkah? CSR-nya dong. CSR Garuda, CSR Angkasa Pura yang artinya negara hadir,” ujar Politisi Partai Gerindra itu.
Tentang adanya anggaran dukungan layanan kesehatan bagi bagi jemaah Haji, Wachid mendorong Kementerian Kesehatan agar menyiapkan alokasi anggaran khusus.
Baca Juga: Yamaha EZ115 Motor Bebek Rp19 Jutaan yang Bakal Turun di Ajang Malaysian Club Prix 2023
Karena Wachid mencermati kualitas dan variasi obat-obatan yang dipersiapkan pada beberapa embarkasi.
“Bagaimana kalau negara hadir, Kementerian Kesehatan menyiapkan satu anggaran untuk haji, dengan obat-obatan mumpuni yang disiapkan yang bagus dan berkualitas. Kalau perlu jangan generik,” tegasnya.
Abdul Wachid menegaskan juga supaya tiap-tiap lembaga ikut andil dalam membantu pelaksanaan ibadah haji, termasuk mitigasi saat munculnya gejolak kurs dan harga bahan bakar.
Baca Juga: Viral, Foto BLACKPINK Bareng Pharrell Williams yang Motret Ternyata Presiden Prancis Emmanuel Macron
Tanpa adanya persiapan, gejolak akan berujung pada kenaikan dana penyelenggaraan yang berimbas pada biaya yang harus dibayarkan.
Seperti diketahui, rata-rata usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 mencapai Rp98.893.909.
Pemerintah melalui Kementerian Agama RI mengusulkan adanya kenaikan biaya haji yang harus dibayar jemaah menjadi Rp69,20 juta.
Baca Juga: Bos Lexus Ambil Alih Toyota, Sedangkan Cucu Pendiri Produsen Otomotif itu Mundur
Biaya ini jauh lebih tinggi dari BPIH tahun 2022 senilai Rp39.88 juta. Padahal sisa biayanya ditanggung dana nilai manfaat haji senilai Rp29,7 juta.***
