"Dana ini harus memberi makan dan merangsang ekonomi daerah".
PORTAL LEBAK - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada para menteri dan pimpinan lembaga bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 difokuskan pada program-program produktif, terutama yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Presiden Jokowi menyampaikan kabar tentang APBN tersebut pada Senin siang 16 Januari 2023, dalam Sidang Paripurna Kabinet.
Agenda sidang paripurna kabinet yaknit Peninjauan APBN 2022 dan Program dan Anggaran 2023 di Istana Negara Jakarta.
Baca Juga: Belanja Negara Pada Februari Terjaga Dengan Baik, Berhasil Serap 10,4 Persen APBN 2022
“APBN 2023 harus fokus pada pemenuhan prioritas nasional terkait dengan penanggulangan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem serta ketahanan pangan dan agenda prapemilu,” kata Presiden dilansir PortalLebak.com dari setkab.go.id.
Terkait transfer dari Dana Provinsi dan Dana Desa (TKDD), Presiden mendorong agar penggunaan anggaran tersebut dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.
"Dana ini harus memberi makan dan merangsang ekonomi daerah. Jangan sampai dana yang ditransfer itu mendongkrak perekonomian daerah,” ujarnya.
Baca Juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani: Anggaran Ibu Kota Negara IKN Sejalan dengan Konsolidasi Fiskal
Selain itu, kepala negara meminta pejabat terkait memastikan prioritas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan APBN.
“Dengan kata lain, sejalan dengan prioritas nasional yang saya kira sudah bolak-balik saya sampaikan, terutama terkait ekonomi nasional, ekspor, dan investasi,” kata Presiden.
Dalam arahannya, Presiden juga meminta partai-partai pusat dan daerah di seluruh tanah air bekerja sama untuk menurunkan inflasi di bawah 5 persen.
“Saya yakin ketika saya masuk dan keluar pasar, saya melihat stabilitas harga, saya melihat peluang sangat mudah ketika kita bekerja sama seperti kita menyelesaikan pandemi COVID-19 di negara kita,” ujarnya.***