PORTAL LEBAK - Junta militer Guinea menyatakan pihaknya tidak akan tunduk pada tekanan regional, Jumat 17 September 2021.
Junta militer juga mengizinkan Presiden Alpha Conde, yang ditahan sejak penggulingannya pada 5 September lalu, untuk meninggalkan negara itu.
Pada hari Jumat, Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara dan Presiden Ghana Nana Akufo-Addo berkunjunga satu hari, ke Conakry.
Baca Juga: Pasukan Keamanan Myanmar Kepung Pekerja Kereta Api yang Mogok, PBB Gagal Mengutuk Kudeta
Keduanya meminta pemimpin kudeta Mamady Doumbouya, seorang komandan pasukan khusus dan mantan Legiuner Prancis, untuk pembebasan Conde.
Outtara berharap meninggalkan Guinea bersama Conde, kata seorang pejabat senior pemerintah daerah kepada Reuters dan dikutip PortalLebak.com.
"Mantan presiden berada dan tetap di Guinea. Kami tidak akan menyerah pada tekanan apa pun," kata junta dalam sebuah pernyataan di TV pemerintah.
Baca Juga: Kudeta Militer Myanmar, Aung San Suu Kyi Tak Berkutik
Ouattara dan Akufo-Addo, mewakili 15 anggota Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS).
Komunitas bertemu terpisah dengan Conde, di Istana Mohamed VI di Conakry, tetapi terbang ke luar negeri pada Jumat malam, dengan tangan kosong.
Ouattara mengatakan kepada Radio-Télévision Guinéenne (RTG) di bandara Conakry sebelum berangkat.
"Saya bertemu saudara saya Alpha Conde, yang baik-baik saja. Kami akan tetap berhubungan," ujarnya.
Sementara Akufo-Addo kepada RTG menyatakan pertemuan berlangsung jujur.
"Pertemuan juga dan penuh persaudaraan dengan Doumbouya dan rekan-rekannya. ECOWAS dan Guinea akan menemukan cara terbaik untuk maju bersama," harapnya.
Baca Juga: Tampilan Jungkook BTS dan Harry Styles Serupa, Tapi Sajikan Getaran yang Sangat Beda
ECOWAS telah menuntut kembalinya aturan konstitusional sejak unit pasukan khusus menguasai istana kepresidenan, menahan Conde dan bertanggung jawab.
Blok tersebut sepakat pada hari Kamis, untuk membekukan aset keuangan junta dan kerabat mereka dan melarang mereka bepergian.
Sejauh ini Junta Militer Guinea belum menjawab tindakan yang dilakukan kepada mereka.
Baca Juga: Gempa Bumi Beruntun di La Palma Spanyol, Jadi Peringatan Gunung Berapi Tetap Aktif
Seperti diketahui, peristiwa di Guinea menyusul kudeta di Mali dan Chad awal tahun ini, yang menimbulkan kekhawatiran kemunduran demokrasi di wilayah yang baru saja menghilangkan reputasi "sabuk kudeta".
Para pemimpin kudeta Guinea telah mengadakan konsultasi selama seminggu dengan tokoh masyarakat dan pemimpin bisnis, untuk memetakan kerangka kerja bagi pemerintahan transisi.
Kredibilitas ECOWAS di Guinea dipertanyakan sejak 2018, saat mereka gagal mengutuk Conde, karena mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga tahun lalu.
Baca Juga: Polisi Bekuk Pelaku Prostitusi Daring dengan Modus Libatkan ABG di Kabupaten Tangerang
Padahal, ada undang-undang yang menyatakan bahwa presiden harus mundur setelah dua kali pemerintahan, sehingga terjadi protes besar-besaran dan meluas.
Ouattara sendiri menggunakan perubahan konstitusi sebagai alasan untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga tahun lalu, sebuah langkah yang dikecam oleh para kritikus sebagai tindakan ilegal.
Setelah KTT Kamis, di mana ECOWAS juga menekan pemerintah transisi Mali untuk mengadakan pemilihan pada Februari 2022.
Baca Juga: Jalan Tol Terindah yang Membelah Bukit di Cisumdawu, Ternyata Jalan Raya di Turki
Badan regional itu mengatakan akan meninjau protokol tentang demokrasi dan pemerintahan yang baik.
Saat meninggalkan bandara di Conakry, iring-iringan ECOWAS melewati puluhan demonstran pro-junta mengacungkan tanda ketidaksenangan mereka.***