Network
Baca Juga: Gempa Bumi Beruntun di La Palma Spanyol, Jadi Peringatan Gunung Berapi Tetap Aktif
Seperti diketahui, peristiwa di Guinea menyusul kudeta di Mali dan Chad awal tahun ini, yang menimbulkan kekhawatiran kemunduran demokrasi di wilayah yang baru saja menghilangkan reputasi "sabuk kudeta".
Para pemimpin kudeta Guinea telah mengadakan konsultasi selama seminggu dengan tokoh masyarakat dan pemimpin bisnis, untuk memetakan kerangka kerja bagi pemerintahan transisi.
Kredibilitas ECOWAS di Guinea dipertanyakan sejak 2018, saat mereka gagal mengutuk Conde, karena mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga tahun lalu.
Baca Juga: Polisi Bekuk Pelaku Prostitusi Daring dengan Modus Libatkan ABG di Kabupaten Tangerang
Padahal, ada undang-undang yang menyatakan bahwa presiden harus mundur setelah dua kali pemerintahan, sehingga terjadi protes besar-besaran dan meluas.
Ouattara sendiri menggunakan perubahan konstitusi sebagai alasan untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga tahun lalu, sebuah langkah yang dikecam oleh para kritikus sebagai tindakan ilegal.
Setelah KTT Kamis, di mana ECOWAS juga menekan pemerintah transisi Mali untuk mengadakan pemilihan pada Februari 2022.
Baca Juga: Jalan Tol Terindah yang Membelah Bukit di Cisumdawu, Ternyata Jalan Raya di Turki
Badan regional itu mengatakan akan meninjau protokol tentang demokrasi dan pemerintahan yang baik.
