Network
PORTAL LEBAK - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta KPU bertanggung jawab atas dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di situs kpu.go.id.
'Saya bertanya kepada penyelenggara pemilihan umum (KPU). UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) bilang kita tidak mau tahu siapa yang membodohi kita, dan itu bagian selanjutnya, tapi kalau diabaikan pasti salah KPU," ujar Abdul Kharis Almasyhari.
Hal itu diungkapkannya saat memimpin rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Gedung Majelis Nasional Senayan, Jakarta, Rabu.
Baca Juga: KPU Cari Solusi Masalah Izin Mendirikan TPS di Luar Negeri, Ini Tujuannya
Katanya, hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Jadi dalam hal ini, karena KPU bertanggung jawab langsung, maka kami sebagai pengendali data pemilu bisa langsung mengatakan apa yang salah menurut UU PDP,” ujarnya.
Oleh karena itu, proses yang tengah dilakukan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi pelaku peretas data pemilu 2024 berarti KPU melepaskan tanggung jawabnya sendiri dalam menjamin keamanan data pemilih.
Baca Juga: Undian Pilpres 2024, KPU: Anies nomor urut 1, Prabowo 2, Ganjar nomor 3
"Nanti kita harus mencari tahu siapa yang berkolaborasi, tapi pengontrol data punya tanggung jawab untuk memastikan keamanan," katanya.
