Network
PORTAL LEBAK - Keputusan Majelis Kehormatan Mahakamah Konstitusi (MKMK) yang mencopot jabatan Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK), setidaknya dinilai Relawan Dulur Ganjar Pranowo (DGP) akan menghambat berkembangnya 'Mahkamah Keluarga' atau 'politik dinasti'.
Pasalnya, 'politik dinasti' yang ditengarai ter-fasilitasi oleh 'Mahkamah Keluarga' Joko Widodo (Jokowi) akan mendapat perlawanan besar dan kuat dari bangkitnya energi rakyat yang muak kepada praktek Politik Dinasti dan Persekongkolan jahat.
Kondisi ini yang mengebiri dan menyabotase demokrasi dan hukum berkeadilan yang merupakan salah satu amanat Reformasi 1998. Reformasi 1998 yang berhasil menumbangkan 32 tahun Rejim Otoriter Soeharto dulu.
Baca Juga: MKMK berikan teguran lisan kepada enam hakim konstitusi yang dinyatakan melanggar etik hakim MK
"Dengarkan dengan seksama melalui hati nurani sanubarimu yang terdalam. Tempelkan telinga-mu rapat serapat-rapatnya ke bumi Nusantara tercinta. Ibu Pertiwi merintih memanggil-manggil kita semua (dengan adanya keputusan MK di bawah Anwar Usman)," ungkap Penasehat DPP DGP Sabar Mangadoe.
Menurut Sabar, saat ini rakyat sedang bergerak, kemudian bergotong royong dan saling rela berkorban untuk menghadapi semua elan politik dinasti yang dibangun oleh Jokowi dan semua kroni-nya.
Rakyat akan bergerak terus, dan bergerak semakin lama semakin membesar dan semakin cepat, bergulir seperti efek bola salju, snow ball effect.
Menurut Sabar, saat ini rakyat bergerak, kemudian bergotong royong dan saling rela berkorban untuk menghadapi semua elan politik dinasti yang dibangun oleh Jokowi dan semua kroni-nya.
"Sebelumnya, Saya dan teman-teman DGP, termasuk beberapa politisi PDI Perjuangan sudah lama menduga telah terjadi persekongkolan politik antara Presiden Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan dan Kubu Golkar Connection yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan," ungkap Sabar.
"Target politik-nya jelas adalah mengalahkan Koalisi Kebangsaan yang terdiri dari PDI Perjuangan, PPP, Hanura dan Perindo yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar/Mahfud," tambahnya.
Baca Juga: SKK Migas Sosialiasi Aturan Baru Devisa Hasil Espor Minyak dan Gas Bumi
"Kubu mereka terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PSI yang tiba-tiba Ketumnya adalah KAESANG putranya Presiden Jokowi ditambah partai gurem lainnya. Mereka mengusung Prabowo dan Gibran, putra sulung Presiden Jokowi," ujar Sabar.
""Plus kubu sebelahnya lagi. Yaitu partai NasDem, Demokrat & PKS mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Mereka semua ini rame-rame bersatu-padu dan sekalian juga membangun politik dinasti Presiden Jokowi untuk mengeroyok dan mengalahkan Koalisi Kebangsaan yang mengusung paslon Ganjar/Mahfud," papar Sabar.
Caranya ditengarai Sabar dengan khianati amanat Reformasi 1998, bikin demokrasi modus jaringan kekuatan Neo-ORBA membangun Politik Dinasti Jokowi.
Baca Juga: Harga Bitcoin Meroket Sentuh di Atas Rp548 Juta Rupiah
"Namun Kubu Pancasila'is, Bhinneka Tunggal Ika, Kubu Soekarno'is - yaitu Koalisi Kebangsaan: PDI Perjuangan, PPP, Hanura dan Partai Perindo - mengusung pasangan Capres/Cawapres Ganjar/Mahfud saya prediksi akan menang satu putaran dengan raih minimal 55.5% suara," nilainya.
"Bravo Ibu Megawati Soekarnoputri, karena bangkitnya energi rakyat semesta yang merdeka dan berdaulat. Menuju Indonesia maju," jelasnya.
Hingga informasi ini ditayangkan, Jokowi belum menangapi pertanyaan netizen tentang dugaan MK menjadi Mahkamah Keluarga maupun politik dinasti yang ditengarai oleh banyak masyarakat Indonesia, tengah terjadi di lingkup keluarganya.***
