PORTAL LEBAK - Dewan Perwakilan Daerah (DPR) memastikan proses peralihan pengelolaan ladang minyak dan gas Blok Rokan, dari Chevron ke PT. Pertamina dapat berjalan dengan lancar.
Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja oleh Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Alex Noerdin, yang berkunjung ke PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) di Provinsi Riau, Selasa 9 Maret 2021.
"Komisi VII DPR hadir di Provinsi Riau guna mengakomodir masukan dan keinginan dari semua pihak yang terkait. Semoga ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Untuk daerah kita utamakan, untuk nasional kita prioritaskan," pungkas Alex di Kota Pekanbaru, Riau, seperti PortalLebak.com lansir dari dpr.go.id, Rabu 10 Maret 2021.
Baca Juga: Ini Situasi Saat Disiplin Penggunaan Senjata Api Polisi Diperiksa Atasannya
Baca Juga: Hindari Penyalagunaan Wewenang, Polisi Lalu Lintas Harus Gunakan Teknologi Digital
Komisi VII DPR menerima dan menampung berbagai aspirasi dari para tokoh, lembaga adat dan masyarakat Riau. Dalam kesempatan Kunjungan Kerja Spesifik tersebut, Alex menyatakan banyak yang harus disiapkan dalam proses peralihan Blok Rokan.
"Proses pengelolaan Blok Rokan sudah disepekati. Pengelolaan Blok Rokan akan resmi beralih dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada tanggal 9 Agustus 2021," papar Alex.
Alex, legislator Partai Golkar itu menjabarkan, Blok Rokan merupakan blok minyak terbesar di Indonesia dengan luas 6.264 kilometer persegi yang terletak di 5 Kabupaten di Riau.
Baca Juga: Ini yang dimaksud Dai Kamtibmas, Hingga Moderasi Beragama
Baca Juga: Aparatur Sipil Negara Dilarang Bepergian saat Libur Isra Mikraj dan Nyepi 2021
Terhampar di beberapa kabupaten di Riau yaitu; Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir. "Rata-rata produksi Blok Rokan dalam produksi nasional adalah sebesar 46 persen, sejak tahun 1951 hingga tahun 2020," jelasnya.
Legislator dapil Sumatera Selatan II ini mengungkapkan Blok Rokan memiliki 115 lapangan dengan tiga lapangan memiliki potensi minyak yang baik, yaitu Duri, Minas dan Bekasap.
Potensi Lapangan Duri pertama kali ditemukan pada Tahun 1941 dan dimana produksi pertamanya terjadi pada Tahun 1951 dibawah pengelolaan Caltex, yang kemudian berlanjut dibawah nama PT Chevron Pacific Indonesia hingga tahun 2021.
Baca Juga: Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Lebak, Ikuti Pendidikan dan Latihan
Baca Juga: Geng Motor All Star di Kota Serang, Tangkap Semua dan Pidanakan
Alex mengatakan, selama masa transisi perlu dilakukan komunikasi intensif berbagai pemangku kepentingan, khususnya kepada pihak PT Pertamina Hulu Rokan dan PT CPI, agar proses transisi seperti peralihan kontrak kerja mitra, aset, formula dan teknologi, transfer data, tenaga kerja, SOP dan lainnya dapat berjalan lancar. “Sehingga bisa menjaga produksi di Blok Rokan dan menahan natural decline rate atau penurunan alamiah dengan melakukan pemboran sesuai target," tuturnya.
Setali tiga uang, Gubernur Riau Syamsuar berharap peralihan pengelolaan ladang minyak Blok Rokan dari CPI ke Pertamina, tidak menimbulkan masalah ketenagakerjaan.
"Pemprov Riau dan seluruh masyarakat Riau mendukung nasionalisasi Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina apabila bisa memberi manfaat yang lebih besar bagi daerah penghasil," kata Syamsuar.
Baca Juga: Ini Situasi Saat Disiplin Penggunaan Senjata Api Polisi Diperiksa Atasannya
Baca Juga: Wendy RED VELVET Secara Resmi Persiapkan Debut Solo
Gubernur Riau juga berharap, PT. Pertamina membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat Riau, apabila perusahaan membutuhkan tenaga kerja untuk meneruskan produksi di Blok Rokan.***