Network
Karena menurut Yayat, sejak awal OJK memiliki otoritas, agar BPA dapat dipilih dan berjalan sesuai Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912. Jika BPA terbentuk, maka arah AJB Bumiputera 1912, akan jelas apakah disehatkan atau dipailitkan. Hal tersebut akan menjadi keputusan bersama pemegang polis melalui BPA.
Setali tiga uang, penasehat Kornas pemegang polis AJB Bumiputera 1912, Jefry Rasyid menjabarkan sejarah mengapa para pemegang polis, saat ini tidak menerima pembayaran, baik yang habis kontrak (HK) atau pun penebusan kontrak (PK), meski status polis asuransi masih aktif.
Seperti keterangan yang PortalLebak.com terima dari Kornas Pemegang Polis, Jefry merangkum penyebab gagal bayar polisi oleh manajemen AJB Bumiputera 1912, berdasarkan data yang tertera di media dan laporan keuangan manajemen.
Deteksi gagal bayar terhadap pemegang polisi AJB Bumiputera 1912, menurut Jefry mulai terdeteksi sejak tahun 1997 hingga 2002. Adanya defisit Rp2,07 Triliun.
Tahun demi tahun, Jefry mengungkapkan defisit di manajemen AJB Bumiputera 1912 semakin besar, sehingga manajemen berupaya melalukan penyehatan dan diawasi oleh regulator saat itu yang dipegang Bapepam Lembaga Keuangan (LK).
Baca Juga: Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912, Terus Berjuang Ajukan Permohonan Panitia BPA
Sejak 1997 sampai tahun ini 2021, Jefry mengungkapkan manajemen AJB Bumiputera 1912 mencatatkan nilai defisit mencapai Rp30 Triliun. Sedangkan upaya penyehatan dilakukan melalui upaya pembentukan Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang baru.
Jefry Rasyid menilai ada ugensi pemilihan BPA baru, yang akan menentukan nasib AJB Bumiputera 1912 ke depan. Penentuan apakah usaha asuransi mutual ini dilanjutkan atau dibubarkan.
Selanjutnya, Jefry mengungkapkan pemilihan BPA ke depan akan dilakukan melalui teknologi digital atau e-voting.
