Network
PORTAL LEBAK - Pemerintah Inggris mengumumkan, bahwa aset kripto dapat disita untuk membantu memerangi kejahatan ekonomi.
Pengumuman ini dikeluarkan pada Kamis 28 April 2022, namun usulan itu terbendung perombakan radikal yang diminta anggota parlemen Inggris yang menginginkan satu badan penghapus kejahatan.
Penipuan perbankan dan online telah meroket di Inggris, terutama sejak pandemi Covid-19.
Baca Juga: Cryptoverse: Mata Uang Kripto Digabung Investasi Koin emas Kian Berkilauan di Tengah Krisis Global
Pemerintah menyatakan sesuai tanggapannya atas penyelidikan parlemen terhadap kejahatan ekonomi.
Bahwa mereka akan mengajukan undang-undang yang memungkinkan aset kripto disita dan dipulihkan lebih cepat, segera setelah persetujuan parlemen.
"Secara khusus, (kami mengusulkan) pembentukan kekuatan perampasan aset sipil yang akan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh mereka yang tidak dapat dituntut, tetapi menggunakan dana mereka untuk kejahatan lebih lanjut," ungkap pemerintah Inggris ke Komite Pemilihan Perbendaharaan parlemen.
Baca Juga: Binance Raih Lisensi Dari Negara Bahrain, Penggunaan Mata Uang Kripto Resmi di Timur Tengah
Penyelidikan telah merekomendasikan satu badan untuk menangani kejahatan ekonomi dan menggantikan sejumlah lembaga yang "membingungkan".
Namun pemerintah Inggris menegaskan pendekatan multi-lembaganya merupakan upaya yang lebih tepat.
"Hal ini memungkinkan kita untuk membedakan antara jenis kejahatan yang berbeda," ujar perwakilan pemerintah Inggris.
Baca Juga: Samsung Elektronik: Ada Permintaan Chip Server Cukup Kuat Paruh Kedua 2022
Penipuan di sektor publik membutuhkan tanggapan yang berbeda terhadap penipuan yang dilakukan oleh orang per orang atau bisnis.
"Ini mungkin kesempatan yang terlewatkan secara signifikan," kata Ketua TSC Mel Stride, dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah Inggris telah mendukung rekomendasi yang mewajibkan platform online seperti Google dan Facebook secara proaktif menangani iklan palsu di produk keuangan.
Baca Juga: Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912, Menilai OJK Melanggar Aturannya Sendiri
Tetapi upaya ini dinilai akan membutuhkan waktu untuk meloloskan dan menerapkan undang-undang tersebut.
"Platform online sekarang harus meningkatkan layanan dan segera menghapus iklan penipuan ini," pugnkas Stride.
Google telah setuju mengambil promosi keuangan hanya dari perusahaan yang diatur oleh Otoritas Perilaku Keuangan, pemilik Facebook Meta pun akan mengikutinya tahun ini.
Penyelidikan itu merekomendasikan dan memaksa platform online membantu memberi kompensasi ke pelanggan yang terkena penipuan.
Ini merupakan sebuah langkah yang tidak dikesampingkan oleh pemerintah. Setelah mereka bekerja sama dengan perusahaan teknologi.
"Kami menjadikannya mitra dalam penegakan hukum dan masyarakat sipil untuk mempertimbangkan setiap opsi, yang memungkinkan untuk mendukung korban penipuan online untuk mengurangi kerugian yang dialami," tambahnya.***
